Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Dorong Percepatan Pembebasan Lahan Pantai Padang

Padang, salingkanews.com – Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, M.Iqra Chissa Putra, mendorong percepatan pembebasan lahan untuk penataan kawasan Pantai Padang. Fokus utama penataan berada di ruas Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran Beach, Kota Padang.

Komitmen tersebut disampaikan Iqra saat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatra Barat, Kamis (9/7). Pertemuan tersebut bertujuan mengurai kendala teknis pengadaan tanah di dua lokasi tersebut.

Menurut Iqra, koordinasi lintas instansi sangat krusial agar penataan kawasan wisata dan infrastruktur ibu kota provinsi ini berjalan sesuai rencana.

“Semangat kita sama, yaitu mempercantik Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” ujar Iqra.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan berfokus pada kawasan Jalan Samudera di ruas Hang Tuah dan area belakang Hotel Pangeran Beach.

Untuk area belakang Hotel Pangeran Beach, Iqra menyebutkan perlunya telaah lebih lanjut terhadap kajian akademis terkait mekanisme ganti rugi tanah. Seluruh proses wajib mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan,” katanya.

Sementara untuk ruas Hang Tuah, Iqra menilai sudah ada perkembangan positif. Pemerintah daerah bersama instansi terkait berencana membentuk tim khusus guna mempercepat penyelesaian kendala administrasi dan teknis.

“Alhamdulillah, untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai mandek. Dalam waktu dekat dibentuk tim percepatan,” jelas Iqra.

Ia menegaskan, ganti rugi lahan menjadi kunci keberhasilan proyek. Kecepatan penyelesaian lahan akan menentukan dimulainya tahapan konstruksi. Iqra pun mengharapkan dukungan penuh Pemprov Sumbar, Pemkot Padang, ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami optimistis jika persoalan lahan selesai, pembangunan fisik dapat dimulai pada 2028. Saya yakin program ini didukung Gubernur dan Wali Kota demi kemajuan Padang,” tambahnya.

Iqra juga mengusulkan agar Dinas PUPR Sumbar dan Pemkot Padang duduk bersama dalam satu forum koordinasi untuk menyamakan persepsi.

“Koordinasi ini krusial agar proyek berjalan lancar. Ini wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang,” pungkasnya. (y)