PADANG— Tingginya kebutuhan pembangunan di Kota Padang, mulai dari perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat pascabencana hidrometeorologi, dinilai tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD. Pemerintah daerah perlu membuka ruang lebih luas bagi investasi swasta guna mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari daerah pemilihan Kota Padang, Albert Hendra Lukman, saat menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses perseorangan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Padang, Minggu (8/2).
Albert menilai, struktur ekonomi Sumatera Barat masih terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Ketergantungan tersebut membuat daerah rentan ketika pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah adalah minimnya investasi swasta. Kondisi ini dipengaruhi oleh iklim investasi yang belum kondusif, termasuk ketidakpastian regulasi serta persoalan tata kelola lahan.
Ia menyoroti isu tanah ulayat yang secara prinsip bertujuan melindungi kepentingan kaum atau suku. Namun dalam praktiknya, persoalan implementasi kerap menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian hukum, sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Sumatera Barat.
“Jika iklim investasi tidak dibenahi, Sumatera Barat akan terus bergantung pada belanja pemerintah. Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Albert menegaskan, pembenahan iklim investasi harus menjadi agenda serius agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Dalam reses tersebut, Albert mencatat aspirasi masyarakat didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah terdampak banjir.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana banjir tidak dapat dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan perubahan alur sungai yang berdampak langsung pada jembatan, tebing sungai, dan infrastruktur pengendali banjir lainnya.
“Penanganannya bersifat multidimensi. Pembenahan alur sungai harus dilakukan terlebih dahulu, dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” kata Albert.
Warga Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Vera menyampaikan aspirasi mendesak terkait putusnya jembatan akibat banjir yang melanda kawasan tersebut. Sejak jembatan terputus, masyarakat kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga berangkat bekerja karena akses utama tidak dapat dilalui.
Kondisi tersebut memicu keluhan luas dari warga, mengingat jembatan merupakan satu-satunya jalur penghubung yang sangat vital. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki jembatan agar mobilitas warga kembali normal.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengungkapkan masih banyak rumah yang mengalami kerusakan dan berada dalam kondisi memprihatinkan pascabanjir. Menjelang bulan Ramadan, warga berharap adanya perhatian dan bantuan agar mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman.
Masyarakat Gurun Laweh pun meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah agar perbaikan jembatan dan penanganan dampak banjir dapat segera direalisasikan.
