salingkanews.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumbar Tahun 2024, Jumat (11/7) di ruang sidang utama.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi para wakil ketua, Evi Yandri, Nanda Satria dan Iqra Chissa serta Plt Sekretaris DPRD Maifrizon.
Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumbar dihadiri wakil Gubernur, Vasco Ruseimy beserta sejumlah OPD dan unsur Forkopimda Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar dalam sambutannya menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari penetapan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Mei 2025 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang RPJMD Sumbar Tahun 2025-2029.
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna 13 Juni 2025, Gubernur Sumatera Barat juga telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.
“Untuk pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah dan OPD terkait sedangkan untuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD,” kata Muhidi.
Dalam rapat itu, DPRD Sumbar menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2029 diantaranya, Pemprov Sumbar wajib menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara konsisten terhadap proses penyusunan dan evaluasi Ranperda RPJMD di Kabupaten/Kota.
Pemprov Sumbar wajib menjalankan target pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada ketersediaan anggaran APBD.
“Kami juga minta kepada Badan Pendapatan Daerah agar terus melakukan inovasi dan kerja keras dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah,” ujar Muhidi.
Selanjutnya untuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, DPRD Sumbar juga memberikan catatan bahwa, kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada
Tahun 2024 belumlah maksimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Dari sisi pendapatan, terutama PAD yang menjadi kinerja utama dalam penerimaan daerah, realisasinya jauh dari target yaitu baru sebesar 88.03 %, sehingga terdapat
kekurangan penerimaan dari PAD sebesar lebih kurang 400 milyar.
“Demikian juga dari sisi belanja, realisasinya juga masih rendah dimana rata-ratanya baru sebesar 92.97 % dan cukup banyak OPD yang realisasi belanjanya di bawah 92 %,” kata Muhidi.
“Permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2024 tersebut, tentu perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Daerah, agar ke depan tidak terjadi lagi,” tambah Muhidi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari DPRD terhadap Pemprov Sumbar.
“Banyak masukan dan saran yang kami terima dalam pembahasan dari Pansus Ranperda RPJMD terhadap substansi dan muatan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029, dan saran penyempurnaan yang diberikan selama pembahasan sangat konstruktif terutama dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan,” kata Vasco. (*)
