Pansus Aset DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Rumah PDRI di Bukittinggi, Potensi Sejarah dan Wisata Jadi Perhatian

BUKITTINGGI,- Potensi aset daerah tidak cukup hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumatera Barat saat meninjau Rumah Eks Penghubung Gubernur Wilayah (Pemgubwil) di Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Rumah PDRI, baru-baru ini.

Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, selain memiliki nilai sejarah, rumah itu berada di lokasi strategis dengan panorama alam yang indah. Potensi tersebut dinilai layak menjadi pertimbangan dalam merancang pemanfaatan aset daerah ke depan.

Dalam peninjauan lapangan itu, anggota Pansus Aset DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Rafdinal, S.H., M.H., menyoroti kondisi bangunan yang mulai terlihat tua dan usang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar aset milik pemerintah daerah tidak terus dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas.

“Tempat ini lokasinya sangat strategis dengan suguhan panorama yang indah. Sangat disayangkan, aset berharga seperti Rumah Eks Pemgubwil ini belum termanfaatkan dan kondisinya mulai menua,” ujar Rafdinal.

Ia mengatakan, peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya Pansus Aset DPRD Sumbar mengevaluasi keberadaan aset daerah, termasuk melihat langsung kondisi fisik serta potensi yang dapat dikembangkan.

Menurut Rafdinal, aset pemerintah daerah semestinya dikelola dengan perencanaan yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga berpeluang memberikan nilai tambah bagi daerah.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji langkah konkret untuk menentukan arah pemanfaatan Rumah PDRI. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan kondisi bangunan, nilai sejarah, serta potensi lingkungan di sekitarnya.

“Jangan sampai aset yang memiliki potensi besar dibiarkan begitu saja. Kita mendorong pemerintah provinsi mengkaji pemanfaatan yang tepat agar aset ini terawat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.